Pansus DPRD Polman Soroti Potensi PAD dari Pajak Listrik, PLN Optimistis Naik

POLEWALI MANDAR, SulbarTa — Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Polewali Mandar (Polman) menyoroti potensi peningkatan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang bersumber dari pelanggan PLN.

Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Polman, Rudi Hamzah, mengatakan pihaknya belum dapat menentukan target peningkatan PBJT karena data yang menjadi dasar penghitungan pajak berada di PLN pusat.Ilmu Komputer

Hal itu disampaikan Rudi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran UP3 PLN Mamuju di ruang aspirasi DPRD Polman, Selasa (15/9/2026).

Menurut Rudi, Pansus perlu mencocokkan jumlah pelanggan PLN di Polman dengan besaran PBJT yang selama ini diterima pemerintah daerah.

“Yang menghitung dan menentukan berapa PBJT Polman itu ada di PLN pusat. Kami ingin melihat apakah pengguna PLN di Polman berkesesuaian dengan data pelanggan dan jumlah pajak yang diterima atau tidak,” kata Rudi.

Rudi mengungkapkan, Pansus belum pernah melakukan uji petik untuk mencocokkan data pelanggan dengan realisasi penerimaan PBJT. Karena itu, pihaknya akan terlebih dahulu mengolah data pelanggan yang telah diminta dari PLN sebelum berkoordinasi dengan PLN pusat.

“Belum pernah kita lakukan uji petik. Kita olah dulu datanya, lalu kemudian kita koordinasikan ke pusat,” ujarnya.

Pansus juga menyoroti optimisme PLN terkait potensi peningkatan penerimaan PBJT. Dalam RDP, PLN menyampaikan bahwa penerimaan pajak berpotensi mencapai sekitar Rp2 miliar per bulan atau Rp24 miliar dalam setahun, meskipun tidak ada perubahan pada data pelanggan.

“Kalau dengan data yang sama saja mereka optimis akan meningkat, bahkan tadi mereka optimis sampai Rp2 miliar per bulan. Berarti Rp24 miliar satu tahun bisa,” ungkap Rudi.

Menurut Rudi, potensi tersebut masih dapat bertambah seiring meningkatnya jumlah pelanggan listrik di Polman, termasuk pelanggan rumah tangga baru di kawasan perumahan yang dikembangkan oleh pengembang.

Selain rumah tangga, sektor bisnis dan industri juga menjadi perhatian Pansus karena penggunaan listrik pada sektor tersebut turut berkaitan dengan objek PBJT.

Pansus telah meminta data pelanggan PLN yang meliputi pelanggan rumah tangga, bisnis atau industri, sosial, serta pemerintah.

“Yang lebih penting tadi pelanggan rumah tangga dengan bisnis, karena dua itu saja yang kena pajak. Yang lain tidak kena pajak,” jelas Rudi.

Setelah data diperoleh dan dianalisis, Pansus bersama pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lanjutan secara internal untuk menentukan langkah optimalisasi PAD dari sektor PBJT tenaga listrik.Ilmu Komputer

“Pertemuan selanjutnya internal saja, antara pihak pemerintah dengan kami di Pansus. Dengan PLN sudah tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager UP3 PLN Mamuju, M. Fauzan, menyatakan optimistis penerimaan PBJT tenaga listrik di Kabupaten Polman dapat meningkat pada tahun berikutnya.

Menurut Fauzan, optimisme tersebut didukung adanya penambahan pelanggan PLN, termasuk pelanggan rumah tangga baru. Ia menyebut peningkatan pelanggan dengan daya listrik besar juga berpotensi mendorong penerimaan pajak.

“Kami optimis PAD PBJT TL di wilayah Polman dapat terealisasi, mengingat data pelanggan PLN di Polman untuk tahun berikutnya ada penambahan. Ada beberapa bangunan rumah tangga baru menjadi pelanggan PLN. Insyaallah kita optimis,” kata Fauzan.

Berdasarkan data yang dipaparkan PLN dalam RDP, penerimaan PBJT tenaga listrik untuk Kabupaten Polman pada 2024 tercatat sebesar Rp16,41 miliar dalam setahun.

Pada 2025, penerimaan tersebut menurun menjadi sekitar Rp16,05 miliar.

Sementara hingga Juli 2026, penerimaan PBJT tenaga listrik telah mencapai sekitar Rp11,86 miliar.

PLN menyatakan optimistis penerimaan PBJT tenaga listrik hingga akhir 2026 akan kembali meningkat.

Pansus DPRD Polman selanjutnya akan mengolah data pelanggan PLN dan melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah untuk melihat potensi optimalisasi penerim